nusakini.com--Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi transaksi keuangan non tunai yang diikuti oleh pihak perbankan, sekda provinsi, dinas pendapatan daerah dan bank perkreditan rakyat. 

“Ini sosialisasi untuk implementasi transaksi keuangan non-tunai. Nantinya, semua lewat sistem yang dipakai oleh perbankan sehingga tidak ada lagi hubungan antarpersonal,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat (11/8). 

Menurut Hadi sistem ini akan langsung tercatat di kas daerah untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan. Tentunya untuk menekan angka korupsi.  

“Semua harus komitmen dan integritas yang dikedepankan. Jangan sudah ada yang kena OTT masih ada lagi kena OTT. Prilaku individu inilah yang kadang-kadang tidak komitmen,” ujarnya. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Dalam sistem ini Hadi mengatakan semua dikelola pihak perbankan sehingga tidak ada lagi penambahan sumber daya manusia (SDM). Dan semua dana dari pusat langsung dikirim ke perbankan, langsung tercatat otomatis. Selain itu, sistem ini juga digunakan secara online, jadi bisa diketahui semua pihak. 

“Evaluasi monitoringnya akan lebih cepat,” ungkapnya. 

Hadi menyayangkan tingginya jumlah dana daerah yang masih tersimpan di bank. Tercatat sampai dengan semester ke dua ini uang yang tersimpan kurang lebih Rp 244 triliun.  

“Ini kan perekonomian daerah tidak tumbuh karena duitnya tersimpan di bank, tolonglah didorong untuk penggunaannya (untuk pembangunan dan program bermanfaat),” tegasnya. 

Hadi meminta para sekda provinsi tidak main-main dengan anggaran ini apalagi deposito. Dia juga mendorong agar pembahasan Perubahan APBD harus dipercepat karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2016 sebelum perubahan APBD tidak bisa digunakan. 

“Yang dipercaya bukan hanya bank daerah, dalam ketentuannya bank umum nasional juga bisa. Tapi bank daerah harus proaktif, karena saham mereka dari daerah itu sendiri,” tutupnya. (p/ab)